Liputan1.com, Teheran – Presiden Iran, Masoud Pezeshkian, secara terbuka menyatakan bahwa Republik Islam Iran saat ini sedang terlibat dalam sebuah "perang skala penuh" dengan Amerika Serikat. Pernyataan tegas ini disampaikan dengan penekanan pada dimensi ekonomi sebagai medan pertempuran utama, menyoroti tantangan besar yang dihadapi negara di tengah ketegangan geopolitik yang memanas.
Dalam pertemuan dengan sejumlah pejabat peradilan di Teheran pada Senin, 20 Juli 2026, Presiden Pezeshkian menyampaikan pandangan yang lugas mengenai kondisi negaranya. Ia menekankan bahwa realitas yang ada menuntut pemerintah dan seluruh elemen masyarakat Iran untuk bersiap menghadapi berbagai implikasi dari konflik intensif ini, terutama pada sektor perekonomian yang kini menjadi sorotan utama.
"Kenyataannya adalah bahwa saat ini Republik Islam Iran terlibat dalam perang skala penuh," demikian kutipan pernyataan Pezeshkian yang dirilis oleh kantor kepresidenan, sebagaimana dilaporkan oleh AFP pada Selasa, 21 Juli 2026. Pernyataan ini menggarisbawahi persepsi serius Iran terhadap dinamika hubungannya dengan Washington, yang telah lama diliputi ketegangan dan sanksi.
Presiden Pezeshkian lebih lanjut mendesak agar seluruh pihak di Iran bersikap realistis dalam menyikapi situasi krusial ini. Menurutnya, kesiapan untuk menerima konsekuensi alami dari perlawanan yang sedang dijalankan adalah kunci untuk menjaga stabilitas dan kedaulatan negara.
"Kita harus realistis dan menerima konsekuensi alami dari perlawanan ini," tambahnya, menyerukan kesadaran kolektif akan dampak yang mungkin timbul dari strategi konfrontatif tersebut. Penekanan pada "konsekuensi alami" ini mengisyaratkan adanya kesadaran akan harga yang harus dibayar oleh Iran dalam mempertahankan posisinya di panggung internasional.
Dalam pandangannya, medan perang terpenting bagi Iran saat ini bukan lagi sekadar arena militer konvensional, melainkan beralih ke ranah ekonomi. Pezeshkian secara eksplisit menyebut bahwa "medan perang terpenting saat ini adalah ekonomi dan mata pencarian rakyat," sebuah pengakuan yang mendalam tentang dampak langsung dari konflik terhadap kehidupan sehari-hari warga negara.
Kekhawatiran utama Presiden Iran adalah potensi timbulnya ketidakpuasan masyarakat akibat tekanan ekonomi yang kian memberat. Ia memperingatkan bahwa jika kondisi ini tidak tertangani dengan baik dan meluas, dukungan publik yang telah menjadi pilar kekuatan negara dapat terkikis secara signifikan.
"Jika tekanan ekonomi menyebabkan ketidakpuasan sosial terbentuk dan ketidakpuasan ini menyebar, modal sosial yang sangat besar yang telah dibangun rakyat untuk mendukung negara dapat rusak," ujarnya. Pernyataan ini menyoroti pentingnya dukungan rakyat sebagai "modal sosial" yang tak ternilai harganya, yang menjadi fondasi bagi legitimasi dan stabilitas pemerintah.
Iran memang telah menghadapi serangkaian tekanan ekonomi yang intensif, khususnya setelah ketegangan dengan Amerika Serikat kembali memanas. Data inflasi menunjukkan betapa parahnya situasi ini. Pada Juni lalu, inflasi tahunan di negara tersebut melonjak tajam, mencapai angka yang mengkhawatirkan yaitu mendekati 90 persen. Angka ini menandakan erosi daya beli yang masif bagi masyarakat Iran, menjadikan kebutuhan pokok semakin sulit dijangkau.
Meskipun data inflasi untuk bulan Juli belum dirilis ke publik, tren yang ada mengindikasikan bahwa tekanan terhadap perekonomian rumah tangga kemungkinan besar masih terus berlanjut. Kondisi inflasi yang sangat tinggi ini bukan hanya sekadar statistik, melainkan cerminan dari kesulitan nyata yang dialami jutaan warga Iran dalam memenuhi kebutuhan dasar mereka sehari-hari.
Konteks ekonomi yang sulit ini bukan kali pertama memicu gejolak di Iran. Pada akhir Desember tahun lalu, negara itu sempat diguncang oleh gelombang protes yang bermula dari isu kenaikan biaya hidup. Demonstrasi yang awalnya bersifat ekonomi ini dengan cepat berkembang menjadi gerakan anti-pemerintah yang lebih luas, mencerminkan frustrasi mendalam di kalangan masyarakat.
Aksi protes tersebut mencapai puncaknya pada tanggal 8 dan 9 Januari, ketika ribuan orang turun ke jalan di berbagai kota. Skala dan intensitas demonstrasi ini menjadi alarm bagi pemerintah, menunjukkan bahwa isu ekonomi memiliki potensi besar untuk memicu ketidakstabilan sosial dan politik.
Menyikapi kerusuhan tersebut, pemerintah Iran menyampaikan bahwa lebih dari 3.000 orang tewas dalam serangkaian insiden kekerasan. Teheran dengan tegas menuding bahwa aksi kekerasan tersebut dipicu oleh "aksi teroris" yang diyakini didalangi oleh kekuatan asing, secara spesifik menyebut Amerika Serikat dan Israel sebagai pihak yang bertanggung jawab di balik layar.
Namun, narasi resmi pemerintah ini dibantah oleh sejumlah lembaga swadaya masyarakat (LSM) yang berbasis di luar Iran. Organisasi-organisasi tersebut memperkirakan bahwa jumlah korban jiwa akibat kerusuhan itu jauh lebih tinggi dari angka yang diumumkan pemerintah, menimbulkan pertanyaan tentang transparansi dan skala sebenarnya dari penindasan yang terjadi.
Pernyataan Presiden Pezeshkian ini bukan hanya sekadar pengakuan, melainkan juga sebuah seruan bagi seluruh bangsa untuk bersatu dan menghadapi realitas yang ada. Dengan menempatkan ekonomi sebagai medan perang utama, ia secara implisit mengakui bahwa kelangsungan hidup dan stabilitas Iran di masa depan sangat bergantung pada kemampuan negara untuk menahan gempuran ekonomi dan mencegah erosi dukungan sosial dari rakyatnya.
Sumber: news.detik.com
